Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sukoharjo

Rabu malam, 25 Januari 2011, Bp. Sunarno, ST selaku anggota legislatif dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kabupaten Sukoharjo melakukan jaring aspirasi /reses di Bendosari. Tepatnya di rumah Bp. Sartono dukuh Walang Jombor. Reses tersebut difasilitasi oleh DPC Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan  Bendosari. Dalam sambutannya Ketua DPC PKS Bendosari, Bp. Madino mengatakan bahwa reses ini diharapkan bisa menjadi sarana jaring aspirasi masyarakat serta menjadi sarana untuk mensosialisakan informasi kekinian serta perda-perda baru yang sangat penting karena langsung berkaitan dengan masyarakat luas. Dengan dihadiri kurang lebih 60 orang warga jombor serta pengurus DPC PKS Bendosari, Bp. Sunarno, ST memaparkan tentang visi/prioritas pembangunan Pemkab Sukoharjo. Yaitu prioritas di pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastukur,  pengentasan kemiskinan, serta reformasi birokrasi.

Selain itu disampaikan pula rencana pembuatan e-ktp di sukoharjo yang direncanakan di bulan maret 2012. Diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk proaktif seandainya ada undangan pembuatan e-KTP di kecamatan karena tidak dipungut biaya atau gratis dan sangat penting untuk administrasi kependudukan nasional. Dimana e-KTP dengan NIK nasional ini akan dibutuhkan masyarakat sewaktu mengurus paspor, SIM, pembuatan sertifikat tanah, dsb.

Kemudian sosialisasi tentang perda tata ruang kota dimana ini sangat penting sekali untuk penataan kabupaten sukoharjo. Dengan perda ini maka pengalihan fungsi lahan harus merujuk kepada perda tersebut. Termasuk pengalihan fungsi lahan basah/pertanian menjadi perumahan harus mengacu pada perda ini. Karena jika tidak maka ijin mendirikan bangunan untuk perumahan tidak akan mungkin keluar.
Di sesi dialog banyak warga masyarakat yang antusias mengajukan usulan dan juga pertanyaan kepada aleg dari FPKS Sukoharjo. Antara lain tentang rencana subsidi silang di bidang pendidikan, realiasasi santunan kematian yang masih semrawut, PBB yang dikelola Pemkab alokasi dananya untuk apa, serta tentang bagaimana jika akan mengakses bantuan BHBK melalui fraksi PKS. Bahkan sampai waktu habis pun (jam 22.00 WIB) masih ada warga yang bertanya tentang akta kelahiran yang dikenakan biaya Rp 300.000,- jika ybs tidak segera mengurus selama waktu 60 hari setelah kelahiran.

Menurut Humas DPC PKS bendosari, Suryanto bahwa reses ini menjadi salah satu sarana PKS untuk dekat dengan masyarakat. Dimana aspirasi masyarakat akan tersalurkan serta terakomodasi oleh pihak-pihak yang berwenang. Sehingga harapannya dukungan masyarakat terhadap Partai Keadilan Sejahtera akan semakin kuat dan pada akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada PKS pada pemilu yang akan datang. Allohu Akbar..

Tim Media DPD PKS Sukoharjo